Lampungnist

Terkini dan Terpercaya

Rakor Desk Pilkada WK 2020

(lampungnist.com) – Tantangan Pemilukada saat ini adalah Penegakan Protokol Kesehatan dan Netralitas ASN

Hal tersebut disampaikan Pjs Bupati Way Kanan Ir.H.Nulyadi Irsan MT, saat mengadakan Rakor Dukungan Elemen Satuan Kinerja Pemilihan Umum Kepala Daerah (Desk Pilkada) 2020 yang berlangsung di ruang rapat utama Pemkab setempat Rabu (07/10)

Turut hadir dalam acara tersebut, ketua Pengadilan Negeri Masriati, Kejari Soesilo, Dandim 0427/WK Letkol Inf Anak Agung Gede Dewa Rama, Kapolres WY Kanan yang diwakili Kabag Ops Kompol Suharijono, Kaban Kesbangpol Indra Zakaria Rayusman, Sekdakab Saipul, Kadis PMK dan Kadis P dan K. Ketua KPU Refki Dharmawan.ketua Bawaslu Yesi Karnainsyah dan leading sektor terkait lainnya.

Menurut Sekretaris Desk Pilkada Kabupaten Way Kanan Indra ZR mewakili ketua Desk Pikada Sekdakab Way Kanan Saipul mengatakan, Kabupaten Way Kanan telah membentuk DEsK Pilkada dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 83/IV.01-WK/HK/2020 tentang Pembentukan Dukungan Elemen Satuan Kinerja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2020.

Adapun Tugas Desk Pilkada terus Indra ZR yaitu Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada, Inventarisasi dan antisipasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada, memberikan saran kepada penyelesaian permasalahan pilkada dan melaporkan Informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan Pilkada.

Indra ZR menambahkan, Bentuk dukungan Desk Pilkada terhadap keberhasilan pelaksanaan Pemilukada berupa fasilitasi terhadap hal-hal yang diperlukan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPU, sehingga Pemilukada di Kabupaten Way Kanan khususnya, dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan kita bersama.

Diantara dukungan tersebut masih kata Indra ZR, Membantu KPU dalam mengatasi hal kendala teknis penyelenggaraan Pilkada, menjaga dan memelihara kondisi Kamtibmas, membantu KPU dalam penyelesaian pendaftaran pemilih secara optimal, dukungan distribusi logistik, memantapkan kordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada, melakukan identifikasi kondisi sosial politik wilayah dan mewaspadai prilaku destruktif yg dapat merusak tatanan politik yang sudah dibangun, mengelola konflik atau berbagai potensi konflik didaerah. (Pasal 5 PMDN 9/2005)

Indikator kesuksesan Pilkada suatu daerah yaitu terciptanya Rasa aman di masyarakat (tidak terjadi kejahatan konvensional dalam Pilkada misalnya intimidasi dll, serta tidak terjadi atau meminimalisir kluster Pilkada yaitu kepatuhan terhadap proses), dan kualitas pilkada terjaga atau meningkatnya partisipasi publik dan kualitas calon yang memiliki gagasan bagi kesejahteraan masyarakat. Pungkas Indra ZR. (Romy).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *