Lampungnist

Terkini dan Terpercaya

Perhelatan Pemilukada APDESI Minta ASN Harus Netral


(lampungnist.com-Bandarlampung )- DPD APDESI Lampung mengimbau kepada ASN untuk bersikap netral jelang Pemilihan Kepala Desa, kepala kampung maupun Pilkada 8 daerah di Provinsi Lampung.

Hal ini ditegaskan Ketua DPD APDESI Provinsi Lampung Suhardi Buyung saat mengunjungi Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Sabtu siang (29/02) .

Untuk daerah yang akan menggelar Pilkades, menurutnya, keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat PJ, harus bersikap Netral. Sebab diketahui, beberapa Kades (kepala desa) maupun Kakam (kepala kampung) sudah habis masa jabatannya.

“Maka hari ini kita Kordinasi dengan Senator RI Perwakilan Lampung sebagai pembina APDESI terkait hal ini. Di Undang-undang KSN maupun UU nomor 5 tahun 2009 juga jelas mengatur netralitas ASN tidak boleh Berpolitik praktis,” ucapnya.

Dirinya juga mendorong supaya dana desa, khususnya di Lampung bisa dibangun daerah sesuai dengan arah kebijakan pemerintah.

“Bagaimana Dana Desa (DD) ini ke depan bisa terfokus untuk memajukan daerah, khususnya infrastruktur.

Sebagai Ketua APDESI Provinsi Lampung, Suhardi Buyung kembali menghimbau agar Aparat penegak hukum dapat mengawasi DD sebagai mana mestinya yang melibatkan unsur masyarakat pada umumnya, dan masyarakat berhak mengawasi DD, sesuai Nawacita Jokowi yaitu dari desa bangun kota,” jelasnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI Perwakilan Lampung Bustami Zainudin juga mengimbau kepada kepala daerah untuk bersikap profesional dalam menunjuk seorang  Penjabat Kepala Desa atau Kepala Kampung.

“Yang jelas mereka yang ditunjuk menjadi Penjabat Kepala Desa / Kampung harus orang yang mengerti pemerintahan, dan tentunya tata kelola keuangan, dan hendaknya jangan jadikan mereka yang dari kalangan tenaga Pendidik, atau Medis, maupun Penyuluh sebagai Pj Kades pilih SDM yang tepat,” tegasnya.

Yang kedua, masih kata Wakil Ketua Komite II DPD RI inj, mereka yang menjadi Kades harus yang mengerti daerahnya, alias putera asli daerah teraebut dan tentunya dari Kalangan pemerintahan.

“Pj Kades itu harus stand by 1×24 jam, karena tugas kepala kampung itu bukan tugas layaknya seorang ASN yang datang pagi ke kantor, trus sorenya pulang. Kades ini harus stand by dalam mengelola segala sesuatunya di desa baik itu soal politik, budaya, keamanan, kesehatan pendidikan, semua unsur pemerintahan dan kemasyarakatan,” ucap Bustami Zainudin lagi

Di akhir statementnya Bustami Zainudin kembali menegaskan kepada seluruh kepala daerah seharusnya segera menggelar Pilkades, jangan ditunda-tunda.

“Pilkada bukan alasan ditundanya Pilkades atau Pilkakam, kecuali jika sudah masuk tahapan Penetapan Calon oleh KPU, pertengahan Juni, lha ini kan belum. Ya silahkan digelar,” pungkasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *